Ini Penjelasan Lengkap Kementerian LHK Soal Penyebab Banjir Kalsel

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), MR Karliansyah menegaskan, banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan disebabkan anomali cuaca. Dia memastikan banjir bukan soal luas hutan di DAS Barito wilayah Kalsel.

Dia menjelaskan, DAS Barito Kalsel seluas 1,8 juta hektare hanya merupakan sebagian dari DAS Barito Kalimantan seluas 6,2 juta hektare. DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3 persen kawasan hutan dan 60,7 persen Areal  Penggunaan Lain (APL) bukan hutan.

Baca Juga

21 Orang Meninggal akibat Banjir Kalsel 

Kondisi  wilayah DAS Barito Kalsel tidak sama dengan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan. Banjir pada DAS Barito Kalsel yaitu pada  Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun.

”Penyebab utamanya terjadi anomali cuaca dengan curah hujan sangat tinggi. Selama lima hari dari tanggal 9-13 Januari 2021, terjadi peningkatan 8-9 kali lipat curah hujan dari biasanya. Air yang masuk ke sungai Barito sebanyak 2,08 miliar m3, sementara kapasitas sungai kondisi normal hanya 238 juta m3," kata Karliansyah dilansir dari website resmi Pemprov Kalsel, Kamis (21/1/20201).

Baca Juga

Deforestasi Disebut Penyebab Banjir Kalsel, Moeldoko: Jokowi Tak Obral Izin

Daerah banjir berada pada titik  pertemuan dua anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografi-nya berupa tekuk lereng (break of slope), sehingga terjadi akumulasi air dengan volume yang besar.

“Faktor lainnya yaitu beda tinggi hulu-hilir sangat besar, sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir,” kata Karliansyah.

Baca Juga

Begini Hasil Analisa Sementara Faktor Penyebab Banjir Kalsel

Karliansyah sekaligus meluruskan pemberitaan beberapa media yang keliru  menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui ada pengurangan luas hutan di Kalimantan dalam 10 tahun terakhir yang kemudian menyebar di media sosial.

Kekeliruan antara lain karena yang dijelaskan yakni DAS Barito Kalsel, bukan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan. Penjelasan lainnya juga perlu diberikan karena analisis yang dilakukan itu, menggunakan metode analisis kawasan hutan yang tidak sesuai standard dan tidak dengan kalibrasi menurut metode resmi yang dipakai. 

“Kami meluruskan soal ini agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah bencana yang dirasakan masyarakat, sekaligus untuk dapat memberi rekomendasi yang tepat bagi para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah dalam mitigasi bencana,” ujarnya.

Seperti diketahui, banjir di Kalsel ini berdampak terhadap 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, dengan tiga wilayah diantaranya terdampak cukup besar yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.

Banjir terjadi di sepanjang DAS Barito, yang meliputi Daerah Tangkapan Air (DTA) Barabai, DTA Riam Kiwa dan DTA Kurau. Pada lokasi ini, infrastruktur ekologis yaitu jasa lingkungan pengatur air sudah tidak memadai, sehingga tidak mampu lagi menampung aliran air yang masuk.

Untuk itu KLHK memberikan rekomendasi kepada Pemda dan stakeholder lainnya, yaitu pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (sumur resapan, gully plug, dam penahan) terutama pada daerah yang limpasannya ekstrim. Selain itu mempercepat dan memfokuskan kegiatan RHL di daerah sumber penyebab banjir, dan pembuatan bangunan-bangunan pengendali banjir.

”Perlu terobosan-terobosan terkait dengan konservasi tanah dan air, terkait dengan lansekap yang tidak mendukung. Serta pengembangan kebijakan konservasi tanah dan air, dan pengembangan sistem peringatan dini. Beberapa rekomendasi ini telah dijalankan dengan baik bersama Pemda,” kata Karliansyah.

Pada kesempatan ini, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Belinda Arunarwati Margono, juga menjelaskan sistem pemantauan hutan, peta tutupan lahan Kalimantan periode 1990 hingga 2019, dan hasil analisis tutupan lahan DAS Barito di Kalsel.

Hasil analisis menunjukan bahwa penurunan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel selama periode 1990-2019 adalah sebesar 62,8 persen, dengan penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000 yaitu sebesar 55,5 persen.

Belinda menjelaskan, dirinya menunjukkan peta tutupan lahan tersebut untuk meluruskan informasi yang berkembang liar di medsos perihal luas tutupan hutan Kalimantan, yang disebut sebagai penyebab utama banjir.

Editor: Nani Suherni