Tim Pakar Covid-19 ULM Nilai Zona Hijau Kelurahan di Banjarmasin Bias

Antara ยท Senin, 27 Juli 2020 - 08:50 WIB
 Tim Pakar Covid-19 ULM Nilai Zona Hijau Kelurahan di Banjarmasin Bias
Ilustrasi Covid-19. (Foto: Istimewa)

BANJARMASIN, iNews.id - Tim Pakar untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menilai klaim zona hijau yang ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan terhadap beberapa kelurahan sangat bias. Sebab kasus virus corona di wilayah tersebut masih tinggi.

"Pemkot tidak menggunakan kriteria ketat yang telah ditetapkan oleh Satgas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19. Sehingga penetapan menjadi zona hijau sangat longgar dan bias," Ketua Tim Pakar untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Universitas Lambung Mangkurat Iwan Aflanie, Minggu (26/7/2020).

Menurut Iwan, penyebutan zona hijau juga cukup riskan bagi pengendalian pertumbuhan Covid-19 di Kota Banjarmasin. Sebab angka infeksi Covid-19 yang sudah tinggi menjadi lebih besar.

Berdasarkan peta yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Pemkot Banjarmasin pada 25 Juli, kata Iwan, tampak hitungan teknis zona hijau hanya berdasar pada formula kasus positif dikurangi angka kesembuhan dan pasien meninggal. Jika jumlahnya sama dengan nol, maka kelurahan tersebut menjadi zona hijau.

Contohnya Kelurahan Kertak Baru Ilir, jumlah kasus positif 6, sembuh 5, dan meninggal 1 kasus sehingga kasus aktifnya menjadi nol. Karena itu, kemudian Kelurahan Kertak Baru Ilir menjadi zona hijau.

Kedua, data yang dirilis Pemkot Banjarmasin yang merefleksikan warna zona tidak konsisten. Sebagai contoh data agregasi level kota kasus positif sebanyak 2.099 kasus, dirawat atau kasus aktif sebanyak 1.045 kasus, sembuh 890 kasus dan meninggal sebanyak 140 kasus.

"Sekarang kita gunakan data kasus positif, sembuh, dan meninggal pada tiap kelurahan. Dari 52 kelurahan diperoleh jumlahnya mencapai kasus positif sebanyak 1.763 kasus, sembuh 1.170 pasien, meninggal 166 kasus. Berdasarkan penjumlahan ini, maka diperoleh data kasus aktif atau dirawat sebanyak 440 kasus. Sehingga data yang disajikan oleh Pemkot sendiri tidak sinkron dengan rilis data agregasi pada level kota," kata Ahli Forensik dan Medikolegal itu.


Editor : Faieq Hidayat