40.000 Keluarga Miskin di Banjarmasin Dapat Bantuan dari Pemerintah Pusat

Antara ยท Rabu, 29 Juli 2020 - 20:13 WIB
40.000 Keluarga Miskin di Banjarmasin Dapat Bantuan dari Pemerintah Pusat
Ilustrasi bantuan Covid-19. (Foto: Istimewa)

BANJARMASIN, iNews.id - Sebanyak 40.000 keluarga miskin di Kota Banjarmasin telah mendapat bantuan dari pemerintah pusat pada tahun 2020 ini melalui tiga program. Ketiga program tersebut, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Untuk PKH sebanyak 13.000 keluarga dan BPNT sebanyak 14.000 keluarga sehingga total dua program ini sebanyak 27.000," kata Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto di Banjarmasin, Rabu (29/7/2020).

Sementara untuk program BST, semula direncanakan untuk 7.000 keluarga. Namun, karena pandemi Covid-19, jumlahnya ditambah lagi sehingga total warga yang mendapat BST hingga kini sebanyak 13.000 keluarga.

"Totalnya sudah 40.000 keluarga di Banjarmasin yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat," ujar Iwan.

Menurut dia, jumlah 40.000 keluarga miskin yang mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut telah sesuai dengan total data warga miskin yang diajukan Pemkot Banjarmasin.

"Jadi, 100 persen data warga miskin yang kami ajukan diterima oleh pemerintah pusat," kata Iwan Ristianto.

Terkait bantuan di masa pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan APBD provinsi yang diberikan kepada sekitar 60.000 kepala keluarga (KK), menurut dia, itu di luar data yang memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.

"Ini dikategorikan warga miskin kontemporer saat ada pandemi Covid-19. Setelah adaptasi kebiasaan baru (AKB), data warga miskin itu bisa berkurang," ucap Iwan.

Iwan Ristianto mengatakan, saat ini hampir separuh keluarga di Banjarmasin menjadi miskin akibat pandemi virus corona. Dinas Sosial Banjarmasin akan terus memantau kondisi warga yang kesulitan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Jika memang masih kesulitan akibat pandemi, pihaknya akan mengajukan agar warga tersebut dibantu lewat program pemerintah pusat. Tentunya pengajuan harus sesuai dengan prosesnya, yakni melalui musyawarah di kelurahan.


Editor : Maria Christina