Perang Lawan Covid-19, Gubernur Kalsel: Kita Bisa Menang jika Gotong Royong
Kamis, 17 September 2020 - 16:47:00 WITA
Antara
Sedangkan bagi yang tak patuh, sanksi berupa denda uang hingga sanksi sosial siap dijatuhkan. Seperti Kota Banjarmasin operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan berdasarkan Perwali No 68 tahun 2020.
Meski begitu, Nico meyakini kepatuhan masyarakat tidak bisa hanya melalui pemberian sanksi. Namun lebih utama penyadaran yang tumbuh dari dalam diri lewat edukasi secara masif.
"Para tokoh agama seperti ulama bisa berperan di sini. Mereka orang-orang yang menjadi panutan masyarakat yang diharapkan bisa didengar petuah dan imbauannya terkait ajakan menggunakan masker dan sebagainya," tandas Kapolda.
Editor: Faieq Hidayat
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Kalsel
21 jam lalu
Pemprov Kalsel Serahkan Sepeda Listrik dan Mobil Buggy untuk Anjungan Kalsel di TMII
Kalsel
22 jam lalu
Kalsel Raih Peringkat Pertama Nasional Indeks Ketahanan Pangan 2025
Kalsel
5 hari lalu
Ketua TP Posyandu Kalsel Lakukan Pembinaan Posyandu 6 SPM Di Desa Mandiangin Barat
Kalsel
1 bulan lalu
Dorong Swasembada Pangan, Gubernur Kalsel Dukung Penanaman Jagung Serentak
Kalsel
1 bulan lalu
Peringatan HAN di Loksado, Gubernur Kalsel Pastikan Anak Raih Haknya Secara Utuh
Kalsel
1 bulan lalu
Peringatan HAN 2025 di Kalsel: Anak Bagian Penting Pembangunan Bangsa
Berita Terkini
Kalsel
20 jam lalu
Peringati Hari Pahlawan, Gubernur Kalsel Ajak Masyarakat Pertahankan Kemerdekaan
Kalsel
21 jam lalu
Pemprov Kalsel Serahkan Sepeda Listrik dan Mobil Buggy untuk Anjungan Kalsel di TMII
Kalsel
22 jam lalu
Kalsel Raih Peringkat Pertama Nasional Indeks Ketahanan Pangan 2025
Kalsel
5 hari lalu
Tindak Lanjuti Instruksi Kapolri, Pemprov Kalsel Gelar Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana
Kalsel
5 hari lalu
Ketua TP Posyandu Kalsel Lakukan Pembinaan Posyandu 6 SPM Di Desa Mandiangin Barat
Kalsel
11 hari lalu
Pemprov Kalsel Pacu Peningkatan Indeks Integritas lewat Pelatihan Bersama KPK