Ketua DPRD Berharap PSBB Banjarmasin Tahap Kedua Lebih Optimal

BANJARMASIN, iNews.id - DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berharap penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua di daerah itu berjalan lebih optimal. Penerapan PSBB itu selama 8-21 Mei 2020.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mengatakan tidak terjadinya penurunan angka penularan Covid-19 di daerah itu karena pelaksanaan selama PSBB tahap pertama tidak optimal.

Baca Juga

Wali Kota Banjarmasin Putuskan Perpanjang PSBB hingga 21 Mei

"Kita sudah minta komitmen pemerintah kota bila PSBB ini diperpanjang, adanya evaluasi PSBB pertama itu harus diperbaiki, hingga benar-benar bisa menekan angka kasus positif Covid-19," ujar Harry, Kamis (8/5/2020) malam.

Dia juga meminta penerapan secara efektif peraturan jam kerja kantor, pengetatan penerapan jaga jarak di fasilitas umum, khususnya di pasar. Termasuk pengetatan jam malam agar pergerakan masyarakat bisa terpantau.

Baca Juga

Batalkan Sejumlah Proyek, Dinas PUPR Banjarmasin Alihkan Anggaran untuk Atasi Covid-19

"Termasuk juga pengetatan jam malam, di mana pintu masuk di perbatasan ada oknum malah memberikan solusi atau cara masuk lewat jalan alternatif," katanya.

Dia mengatakan penerapan PSBB yang optimal untuk meningkatkan disiplin warga dalam mematuhi jaga jarak dan tetap menggunakan masker di luar rumah, serta sadar untuk tidak membuat keramaian. Untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan jaga jarak dan dapat mendeteksi dengan betul rantai penularannya.

Dia menyatakan penerapan PSBB tahap kedua akan sia-sia jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan wali kota terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona.

"Kalau terus menerus berlanjut seperti ini, semua menjadi sengsara, harus tegas ditegakkan sesuai aturan, hingga semua bisa selesai, dan kondisi bisa seperti semula, ekonomi bisa bangkit kembali," katanya.

Dia meminta Pemerintah Kota Banjarmasin juga terus memperhatikan masyarakat terdampak secara ekonomi atas pandemi Covid-19. Jika memang dibutuhkan anggaran lagi untuk percepatan penanganan Covid-19 di daerah itu, pihaknya bersedia kembali membahasnya melalui rapat anggaran.

"Demi mempercepat penanganan Covid-19 ini, kita bersedia menempuh segala cara, tapi tetap di dalam koridor aturan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Editor: Faieq Hidayat