2026, Pemerintah Siapkan Sanksi bagi Perusahaan Tak Laporkan Lowongan Kerja ke Kemnaker 

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mewajibkan semua perusahaan, termasuk BUMN, BUMD dan sektor swasta, untuk melaporkan kebutuhan tenaga kerja atau lowongan kerja yang tersedia kepada pemerintah. Proses pelaporan ini akan dilakukan melalui kanal Karirhub yang terdapat di platform SIAPkerja milik Kemnaker.

Kepala Pusat Pasar Kerja, Surya Lukita Warman mengatakan, kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 mengenai Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP). 

Baca Juga

Ratusan Pencari Kerja Serbu Job Fair di Surabaya, Rela Antre untuk Wawancara

Berdasarkan regulasi tersebut, seluruh pihak pemberi kerja diwajibkan untuk melaporkan informasi terkait lowongan dan penempatan tenaga kerja.

"Sekarang masih kita imbau, mengingatkan bahwa ini (WLLP) wajib. Tahun depan kita akan mulai ini, istilahnya mulai memaksa lah," ujar Surya dalam media briefing yang berlangsung di Kantor Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Baca Juga

Ratusan Pencari Kerja Berdesakan Serbu Job Fair di Surabaya

Dia juga menyampaikan, pemerintah akan menerapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bentuk sanksi yang dirancang mencakup teguran tertulis hingga sanksi administratif.

Editor: Kurnia Illahi