Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK. (Foto: dok Pemkab Kalsel)

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel juga menyoroti kedisiplinan perangkat daerah. Dia mengingatkan agar kantor biro, maupun dinas lingkup Pemprov Kalsel selalu aktif dan tidak kosong ditinggalkan pegawai.

“Jangan sampai kantor tidak ada orangnya, dinas kosong, bahkan sampai bawahannya juga tidak ada. Kemarin ada laporan seperti itu, dan ini tidak boleh terulang lagi,” katanya.

Tak hanya soal kedisiplinan pegawai, Gubernur Muhidin juga meminta perhatian terhadap kebersihan dan fasilitas kantor. Ia mencontohkan kondisi toilet, lampu, dan perawatan ruang kerja yang menurutnya harus selalu diperhatikan.

“Kalau ada yang rusak, jangan dibiarkan. Kalau tidak ada anggaran, bisa diatasi dari biro umum,” tuturnya.

Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, dia menginstruksikan agar dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja perangkat daerah. Evaluasi tersebut direncanakan minimal satu kali dalam satu hingga dua bulan.

“Evaluasi berkala ini penting, supaya kita bisa tahu sejauh mana kinerja berjalan, bukan hanya kepala dinas, tetapi juga seluruh jajaran sampai ke bawah,” katanya.


Editor : Rizqa Leony Putri

Sebelumnya
Halaman :
1 2

BERITA POPULER
+
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network