Sidang Mardani Maming Digelar 2 Kali dalam Sepekan, Banyak Saksi Harus Dihadirkan

BANJARMASIN, iNews.id - Sidang terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming bakal digelar dua kali dalam minggu. Hal ini melihat banyaknya saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan.

"Persidangan dua kali dalam satu minggu ini diharapkan mempercepat proses sidang mengingat banyaknya saksi yang harus dihadirkan," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Banjarmasin Aris Bawono Langgeng, Jumat (11/11/2022).

Baca Juga

KPK: Mardani Maming Terima Gratifikasi 3 Jam Tangan Mewah Richard Mille Senilai Rp1,9 Miliar

Sidang bakal digelar pada Kamis dan Jumat. Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dalam berkas perkara Mardani ada 43 saksi yang rencananya dihadirkan ketika sidang perdana pembacaan dakwaan, Kamis (10/11/2022).

Selain saksi yang terkait langsung dalam peristiwa, JPU juga bakal menghadirkan tiga saksi ahli untuk memperkuat dakwaannya dalam proses pembuktian di persidangan.

Baca Juga

Sidang Perdana Mardani Maming Dijaga Super Ketat, Ini Kata Kapolresta Banjarmasin

Untuk itulah, ungkap Aris, majelis hakim yang diketuai Heru Kuntjoro memutuskan agar sidang digelar dua kali dalam sepekan dan diharapkan bisa rampung satu bulan untuk menggali keterangan para saksi.

"Bahkan dalam sehari majelis berharap bisa mendengar dan menggali keterangan dari 10 saksi sekaligus," ucap Aris yang juga termasuk dalam hakim anggota pengadil perkara Mardani.

Baca Juga

Sidang Perdana, Mardani Maming Tak Ajukan Eksepsi

JPU KPK mendakwa Mardani telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total tak kurang dari Rp118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Ada dua dakwaan alternatif yang dibeberkan JPU KPK yakni Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian pada dakwaan alternatif kedua Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Nani Suherni