Ribuan Rumah Terendam di Tanah Laut, DPRD: Kalsel Harus Perbaiki Lingkungan

Zainal Hakim ยท Selasa, 14 Juli 2020 - 17:45 WIB
Ribuan Rumah Terendam di Tanah Laut, DPRD: Kalsel Harus Perbaiki Lingkungan
Ketua Komisi II DPRD Kalsel saat mengunjungi korban banjir di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Selasa (14/7/2020). (Foto: iNews/Zainal Hakim).

PELAIHARI, iNews.id - Bencana banjir yang melanda Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan merendam sebanyak 1.349 tempat tinggal warga, yang dihuni 1.535 kepala keluarga atau 5.112 jiwa. Bencana ini terjadi akibat cuaca ekstrem, dan tingginya intensitas hujan sejak Sabtu (11/7/2020) pekan lalu.

Kondisi ini membuat prihatin anggota DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, saat melakukan peninjauan ke lokasi terdampak, di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, Selasa (14/7/2020). Menurutnya bencana kali ini terbesar dalam 38 tahun terakhir, karena pergeseran lingkungan di daerah hulu dan dampak dari eksploitasi sumber daya alam jangka panjang.

“Pantauan di lokasi banjir sebetulnya lebih disebabkan karena normalisasi sungai, dan kondisi alam kita kini banyak yang gundul,” kata Imam.

Menurut Imam, dari pengamatannya, normalisasi sungai-sungai berskala besar di Tanah Laut dilakukan sejak 10 tahun lalu. Sementara upaya normalisasi terkini hanya dilaksanakan untuk spot-spot tertentu, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Sudah saatnya normalisasi sungai besar-besaran segera dikerjakan, untuk mengantisipasi bencana seperti yang menimpa ribuan warga sekarang ini,” ujar Imam.

Kemudian untuk upaya jangka panjang, Imam juga akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penghijauan di daerah hulu dan revitalisasi sungai.

“Bagaimana pun juga, kita tidak menafikan masalah ini, karena kita sudah menikmati pendapatan dari hasil hutan berupa kayu, dan tambang batubara. Cuma pengelolaan alam itu harus dilakukan secara baik,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel ini.

Imam khawatir jika tidak segera diatasi, kejadian serupa akan terulang kembali, bahkan tak menutup kemungkinan bencananya lebih besar. Namun dalam waktu dekat realisasi pengerjaan bersumber APBD Perubahan tidak memungkinkan, menyusul adanya pengalihan anggaran bagi penanganan pandemi Covid-19.

“Untuk realisasi revitalisasi dan normalisasi sungai butuh anggaran besar. Minimal diperlukan Rp100 miliar lebih. Tidak mungkin dialokasikan melalui APBD provinsi, karena kewenangannya kabupaten. Meski demikian, kami tetap mengupayakan sinkronisasi penganggaran sharing propinsi dan kabupaten, bahkan meminta bantuan APBN,” kata Imam.

Imam menyebutkan, selain menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan hunian warga, banjir kali ini juga mengganggu perekonomian masyarakat setempat. Parahnya, kondisi ini membuat masyarakat kian terjepit, karena suasana pandemi Covid-19 belum berakhir, disusul bencana banjir. Yang paling dikhawatirkan justru akan muncul wabah baru, yakni demam berdarah dengue (DBD).

“Upaya jangka pendek yang harus segera dilakukan saat ini adalah perbaikan rumah-rumah penduduk yang rusak setelah terjangan banjir. Agar mereka tetap bisa bermukim di tempat tinggalnya masing-masing,” ujarnya.

Laporan warga yang ditemuinya, sejauh ini bantuan yang disalurkan baru berupa pangan. Sementara untuk bahan sandang dan papan belum ada, sehingga Imam berharap pihak ketiga bisa menyalurkan bantuan.

Sementara seorang korban banjir, Ngatimin, kepada anggota DPRD Kalsel yang menemuinya berharap ada bantuan bagi warga terdampak, karena banyak mengalami kerugian materil. Baik untuk perbaikan rumah, maupun peralatan rumah tangga yang rusak atau terseret arus banjir.

Dilaporkan, saat ini kondisi banjir telah surut, namun hujan masih mengguyur beberapa wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dalam banjir di kabupaten ini, banyak juga ternak dan ekosistem pertanian milik warga terdampak.


Editor : Abay Fadillah Akbar