Lahan Diduga Diserobot, Petani Sawit Kota Baru Kalsel Mengadu ke PBNU

Nani Suherni · Rabu, 29 Juni 2022 - 10:20:00 WITA
Lahan Diduga Diserobot, Petani Sawit Kota Baru Kalsel Mengadu ke PBNU
Sejumlah perwakilan petani dari Teluk Kepayang, Tanah Bumbu, dan Kota Baru Kalimantan Selatan mengadukan penyerobotan lahan ke PBNU (Foto: Dok PBNU)

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah perwakilan petani dari Teluk Kepayang, Tanah Bumbu, dan Kota Baru Kalimantan Selatan mengadukan penyerobotan lahan. Mereka sengaja mengadu ke PBNU karena selama ini upaya pengaduan melalui jalur formal seperti kepolisian belum membuahkan hasil.

Salah seorang petani yang tak mau disebut namanya, mengaku para petani sudah mengadukan kasus penyerobotan lahan itu tahun lalu ke polres hingga Polda Kalimantan Selatan.

"Saat kami mengadu ke kepolisian tapi mereka bilang jangan membuat masalah," kata petani itu kepada sejumlah wartawan di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Dia menceritakan kronologi kasus ini. Kasus berawal pada 2020. Saat itu ada 67 petani yang memiliki 700 ha lahan. Saat itu lahan mereka diambil pihak kedua, namun alam perjalanan, PT tersebut diambilalih oleh PT lain. Dari 700 hektare itu kemudian dikembalikan ke petani 300 hektare untuk dikelola. 

Namun dalam perjalanannya, ketika pohon sawit sudah berusia lima tahun lebih, PT tersebut meminta lahan itu lagi. Sebagai gantinya, perusahaan hanya mengganti pohon sawit itu Rp35.000 per pohon ditambah Rp5.000 per satu tahun. Total ganti rugi yang diterima hanya Rp70.000 per pohon.

"Seharusnya kalau pasaran di sana itu harganya Rp1 juta lebih," kata Ahmad Fauzi, Ketua LSM Laskar Elang Borneo yang turut mendamping perwakilan pertani itu.

Petani tak berdaya. Mereka tak bisa menolak, apalagi protes. Sebab, menurut Ahmad, jika mereka menolak atau protes urusannya nyawa. Dia mencontohkan, pernah ada seorang pemilik lahan yang istrinya kebetulan menjadi PNS di daerah itu. Sang pemilik lahan protes, tapi tak lama kemudian, istri sang pemilik lahan itu dipindah kerjanya di tempat yang jauh dari keluarganya. 

"Setiap gerakan petanu dipantau. Jadi ancaman terhadap petani itu nyata," ujar dia.

Karena ancaman itu demikian nyata, perwakilan itu berharap PBNU mau membantu mereka mencari jalan keluar. Harapannya, lahan yang dimiliki masyarakat itu bisa dikembalikan dan masyarakat bisa hidup dengan tenang.

Menanggapi aduan itu, Ketua PBNU Bidang Hukum, Pendidikan, dan Media, KH. Amin Said Husni berjanji akan mempelajari kasus itu. 

"Kami berkomitmen membantu apa yang menjadi kesulitan masyarakat," kata Amin. 

Amin meminta agar segala dokumen-dokumen yang menunjang bisa diserahkan ke PBNU untuk dijadikan bahan tindak lanjut.

Ketua PBNU lainnya Choirul S Rosyid menambahkan, aduan yang disampaikan para petani itu nantinya akan dibicarakan di pengurus harian untuk dicarikan solusi.

"Mungkin juga nanti akan ada pendampingan kepada mereka," ujarnya.

Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU, Hakam Aqsho berharap para petani itu bisa segera menyerahkan data lahan, pohon sawit, dan jumlah petani yang dirugikan itu. Data-data itu, nantinya akan dijadikan bahan kajian di PBNU dalam mencari solusi

Editor : Nani Suherni

Bagikan Artikel: