Begini Kondisi Myanmar usai Sang Pemimpin Aung San Suu Kyi Ditangkap

YANGON, iNews.id - Penangkapan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi membuat kondisi di ibu kota negara tersebut tak karuan. Dilaporkan saluran telepon ke Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw, juga terputus sejak Senin dini hari.

Dilansir dari Reuters, tentara Myanmar dikerahkan di luar Balai Kota Yangon. Stasiun televisi pemerintah MRTV menyatakan melalui akun Facebook, mereka tidak bisa melakukan siaran karena masalah teknis.

Baca Juga

Aung San Suu Kyi Dikudeta Militer Myanmar, Ini Seruan Indonesia

Sejauh ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan militer atau pihak terkait lainnya. Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta para politisi lainnya ditangkap dalam penggerebekan terpisah pada Senin dini hari.

Seorang anggota parlemen NLD yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan, salah satu dari yang ditahan adalah Han Thar Myint, anggota komite eksekutif pusat partai.

Baca Juga

Aung San Suu Kyi Dikudeta, Negara-Negara ASEAN Ini Tegaskan Tak Campuri Urusan Dalam Negeri Myanmar

Partai Suu Kyi menang telak dalam dua kali yakni pada 2015 dan 2020. Perempuan 75 tahun yang sempat menjalani tahanan rumah selama puluhan tahun itu pun didapuk menjadi pemimpin pemerintahan sipil yang membuat namanya semakin meroket.

Namun citra itu tercoreng terkait pembantaian muslim Rohingya di Rakhine yang memicu eksodusnya ratusan ribu orang ke Bangladesh.

Baca Juga

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Digulingkan, Indonesia Desak Semua Pihak Tahan Diri

Penangkapan Suu Kyi di luar dugaan karena militer pada akhir pekan menyatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi serta bertindak sesuai hukum.

"Akan melakukan segala kemungkinan untuk mematuhi norma demokrasi pemilu yang bebas dan adil, sebagaimana ditetapkan Konstitusi 2008, perdamaian abadi, dan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif bagi rakyat Myanmar," tulis pernyataan yang di-posting di Facebook.

Padahal sebelum itu militer menegaskan akan merespons dengan tindakan tegas jika tuntutan mereka soal penyelidikan kecurangan pemilu tak ditanggapi. Pernyataan itu memicu spekulasi kuat potensi kudeta militer.

Komisi pemilihan umum Myanmar membantah tuduhan militer soal kecurangan dengan menegaskan tidak ada kesalahan masif yang memengaruhi hasil penghitungan suara.

Sesuai UU Myanmar, militer diberi jatah 25 persen kursi parlemen serta menduduki tiga posisi menteri di kabinet Suu Kyi.

Editor: Nani Suherni