BARITO KUALA, iNews.id - Bupati Barito Kuala (Batola) Noormiliyani AS menyerahkan hasil evaluasi penerapan Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2022, Kamis (20/10/2022).
Penyerahan hasil penilaian SAKIP kepada masing-masing SKPD dan camat yang berlangsung di Aula Selidah ini juga disaksikan Wakil Bupati Rahmadian Noor, Sekda Zulkipli Yadi Noor, Kepala Bappelitbang Munadi, dan Kepala Inspektorat Ismed Zulfikar.
Bupati Batola Noormiliyani AS menyambut baik kegiatan penyerahan yang dilaksanakan. Mengingat, melalui evaluasi ini dapat terlihat apa yang sudah dan belum dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
“Saya harapkan pelaksanaan evaluasi ini tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi sudah mengarah pada budaya membangun kinerja,” ujar orang nomor satu di Batola ini.
Dari hasil penilaian SAKIP SKPD 2022 Batola, peraih nilai tertinggi ialah Distan TPH dengan nilai 89,88 atau kategori A. Peringkat dua Disporbudpar dengan nilai 89,81 (kategori A). Sedangkan, peringkat tiga diraih BPKAD dengan nilai 88,26 (kategori A).
Sementara, untuk kecamatan nilai tertinggi diraih Rantau Badauh dengan nilai 78,10, peringkat dua Kecamatan Cerbon dengan nilai 73,27, dan peringkat tiga diraih Kecamatan Anjir Muara dengan nilai 73,11.
Sekda Zulkipli Yadi Noor menyampaikan rasa bangga atas progres hasil evaluasi SAKIP SKPD 2022. Kendati, hasilnya masih banyak yang tidak sesuai.
“Walaupun hasilnya masih banyak tak sesuai harapan, namun saya lihat sudah ada progres, itu yang penting,” ucapnya.
Zulkipli menuturkan, rata-rata nilai SAKIP Batola telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2018 dengan nilai yang dicapai 54,56, 2019 sebesar 63,23, di 2020 sebesar 66,53, pada 2021 sebesar 66,88, dan di 2022 mencapai 71,19.
“Ini harus kita apresiasi. Batola dengan anggaran terbatas secara efektif dapat membangun,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kabupaten Batola Ismed Zulfikar mengatakan, dalam penilaian SAKIP kali ini, SKPD mendapat kategori A ada 9, kategori BB terdapat 12 SKPD, 7 mendapat kategori B, dan 2 mendapat kategori CC.
Sementara, untuk kecamatan terdapat 5 yang mendapat kategori BB, 9 kategori B, dan 3 kategori CC.
“Permasalahan yang kami lihat dari laporan SKPD, banyak belum mencerminkan permasalahan di lapangan, serta perlunya peningkatan implementasi e-goverment,” katanya.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait