Samson juga menuturkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka ke depannya kerja SKPD akan semakin lancar karena belanja dapat dilakukan meski anggaran APBN maupun APBD terlambat masuk.
“Pembayaran belanja dapat langsung dilakukan melalui kartu kredit. Bendahara tinggal melakukan pembayaran total kartu kredit nantinya,” ujar Samson.
Penerapan kartu kredit di SKPD ini juga mengatasi kendala perjalanan dinas selama ini. Menurut Samson, selama ini ASN Batola harus melakukan talangan secara pribadi sebelum bisa mencairkan SPPD saat melakukan perjalanan dinas.
“Nantinya tiket maupun sebagainya bisa tertangani dengan kartu kredit ini,” tuturnya.
Bupati Noormiliyani AS dalam sambutannya mendukung penuh program one step payroll dan ready cash ini. Menurut Bupati, langkah ini merupakan bentuk kerja sama sinergis Pemkab Batola dan Bank Kalsel dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“One Step Payroll ini sejalan dengan konsep penggajian pada aplikasi SIPD, sehingga bendahara bisa melakukan pencairan gaji di mana saja dan kapan saja,” kata putri Gubernur ke tiga Kalimantan Selatan Aberani Sulaiman ini.
Bupati berpesan kepada seluruh bendahara yang mengikuti pelatihan agar menyerap segala materi yang diberikan, sehingga dapat segera diaplikasikan ke unit kerja masing-masing.
Untuk diketahui, sistem one step pay roll sudah melakukan uji coba pada penggajian bulan Agustus di BPKAD dan Sekretariat Dewan Batola.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait