PPKM Level 3 saat Nataru Batal, Pemprov Kalsel Tetap Terapkan Pengetatan Aturan

BANJARMASIN, iNews.id - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru batal dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tetap menerapkan pengetatan aturan. 

“Jadi Pemerintah Republik Indonesia resmi membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia dengan berbagai pertimbangan menjadi latar belakang pemerintah pusat membatalkan wacana tersebut,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muhammad Muslim, dikutip portal resmi Pemprov Kalsel, Senin (13/12/2021).

Baca Juga

5 Fakta Timnas Malaysia Dihajar Vietnam, Nomor 4 Paling Tragis

Menurutnya pembatalan PPKM level 3 dikarenakan penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren positif dan belum ada lonjakan kasus secara signifikan. Bahkan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian stabil di bawah angka 400 dan capaian vaksinasi dosis pertama di Pulau Jawa-Bali sudah mencapai 76 persen dan dosis kedua mendekati 56 persen.

“Dengan keluarnya pembatalan tersebut bukan berarti tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat selama natal dan tahun baru. Tapi tetap ada pembatasan dan tetap protokol kesehatan harus diperhatikan,” katanya.

Baca Juga

Detik-Detik Angin Puting Beliung Terjang Dua Desa di Jombang

Dia menegaskan meski tidak ada penyekatan selama perjalanan, namun pengawasan di lapangan tetap dilaksanakan serta tetap dilakukan pembatasan. Salah satunya pelarangan seluruh jenis perayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya.

“Jadi tetap ada pembatasan dan pelarangan perayaan tahun baru di hotel dan lainnya,” tuturnya.

Baca Juga

Video Hujan 2 Jam Lebih, Perkampungan di Surabaya Kebanjiran

Selain itu, Pemerintah Pusat bakal menerbitkan revisi PPKM Natal dan tahun baru yang akan dimuat dalam instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat edaran terkait.

“Nanti kita tunggu penerbitan revisi PPKM natal dan tahun baru dalam instruksi Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Editor: Nani Suherni