Pernikahan Dini di Kalsel Masih Tinggi, Pemprov: Faktor Budaya Masih Miliki Pengaruh

Nani Suherni ยท Sabtu, 12 September 2020 - 11:03 WITA
Pernikahan Dini di Kalsel Masih Tinggi, Pemprov: Faktor Budaya Masih Miliki Pengaruh
Pemerintah Kabupaten Bogor mengizinkan warga menggelar resepsi pernikahan meski PSBB diperpanjang (foto: Ist)

BANJARMASIN, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mencegah pernikahan dini di Banua. Berdasarkan data BPS tahun 2019, Kalsel menduduki peringkat pertama perkawinan usia dini di Indonesia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalsel, Husnul Hatimah mengatakan, sejak 2018, DPPPA telah melakukan berbagai upaya untuk menekan pernikahan dini. Mereka kerap melakukan sosialisasi ke desa-desa yang ada di kabupaten/kota serta memberikan edukasi dan informasi melalui media elektronik.

Pada tahun 2019, lanjut Husnul, pihaknya juga aktif melakukan sosialisasi melalui media elektronik dan media sosial serta menggelar Focus Group Discussion di kabupaten/kota dengan angka perkawinan dini tertinggi atau di atas rata-rata seperti di Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut masing-masing sebanyak dua kali.

“Yang telah dilaksanakan (prioritas) di Batola, HSU, Balangan, Banjar. Sedangkan, enam kabupaten lain di Kalsel dilakukan FGD sebanyak satu kali,” ucap Husnul, dilansir dari laman resmi Pemprov Kalsel, Sabtu (12/9/2020).

Selain itu, Husnul juga mengatakan pihaknya telah mendata perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun selama lima tahun terakhir. Kemudian memberikan bantuan spesifik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan yang mengalami perkawinan anak.

Dikatakan Husnul, DPPPA Kalsel melalui Balitbangda Kalsel tengah mengkaji atau meneliti lebih lanjut penyebab tingginya angka perkawinan anak di Kalsel. Berdasarkan data BPS tahun 2019, Kalsel menduduki peringkat pertama perkawinan usia dini di Indonesia.

”Untuk data di tahun 2020 belum update dan biasanya data dikeluarkan di akhir tahun atau di awal tahun. Kalau kita melihat kondisi dan budaya yang ada di Kalimantan Selatan, faktor budaya masih memiliki pengaruh (perkawinan dini) di masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan juga berpengaruh,” kata Husnul.

Mengingat perkawinan dini menimbulkan berbagai dampak seperti kesehatan reproduksi serta pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang, DPPPA Kalsel berkomitmen untuk terus memberikan sosialisai, edukasi, dan advokasi dengan melibatkan stakeholder terkait.

“Perkawinan dini menyebabkan rentannya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir, infeksi organ reproduksi, KDRT, putus sekolah, rendahnya kualitas keluarga, dan terhambatnya cita-cita," katanya.


Editor : Nani Suherni