Penyaluran Bansos Tak Akurat, Pemprov Kalsel Sempurnakan Data Kemiskinan

BANJARBARU, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyempurnakan data kemiskinan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab penyaluran bantuan sosial tidak akurat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira mendorong kabupaten kota untuk melakukan pemutakhiran data di daerah masing-masing.

Baca Juga

Potret Kemiskinan Masyarakat Pinggiran Kota Surabaya

“Kita sepakat untuk mendorong pemutakhiran data di kabupaten kota. Seperti diketahui bersama, ketika bansos akan disalurkan, baik berupa sembako maupun tunai, ternyata data tidak akurat. Ke depan, kita tidak ingin lagi seperti itu,” ujarnya usai rapat koordinasi (Rakor) data kemiskinan, seperti dikutip website Pemprov Kalsel, Senin (19/10/2020).

Fajar berharap pemutakhiran data menyelesaikan masalah seperti pendistribusian gas LPG 3 kilogram yang tidak merata. Pendataan by name by address bukan menjadi masalah.

Baca Juga

Gus AMI Ajak Parpol Buat Kebijakan Atasi Kemiskinan akibat Covid

“Prosedur dan petunjuk sudah lengkap. Jadi tinggal melaksanakannya. Memang dibutuhkan kemampuan memadai dari orang-orang di tingkat desa dan kelurahan,” kata dia.

Fajar Desira menerangkan, sesuai aturan, pemutakhiran data harus dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Bahkan lebih baik lagi setiap 3 bulan dengan berbasis desa atau kelurahan.

Dalam kesempatan ini. Pj Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, memerintahkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan data di Kalsel. Salah satu tugasnya melakukan sosialisasi ke kabupaten atau kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Siti Nuriyani menuturkan, rapat mengarah kepada konsolidasi data kemiskinan antar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“Khusus di dinas sosial, ada data terpadu kesejahteraan sosial yang bersumber dari warga desa sendiri yang dirumuskan melalui musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Data itu ditetapkan dan dibuatkan berita acara, lalu disampaikan ke dinsos kabupaten kota masing-masing,” ujarnya.

Nuriyani mengatakan, pada bulan Juli, dilakukan pemutakhiran dan dilakukan finalisasi kembali pada 2 Oktober.

“Saat ini kami masih menunggu penetapan dari Kemensos terhadap data bulan Oktober tersebut. Apakah jumlah 314.559 dalam DTKS itu bertambah atau berkurang, ini masih kita tunggu kabar dari Kemensos,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat