Pemprov Kalsel Serahkan Raperda LPj APBD 2020

BANJARMASIN, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Safrizal ZA menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (17/6/2021). Safrizal, memastikan laporan tersebut sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“LKPD yang disampaikan dalam bentuk Raperda telah kami sesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran,” ujar Safrizal, dikutip dari portal resmi Pemprov Kalsel, Kamis (17/6/2021).

Baca Juga

Cegah Peredaran Narkotika di Kalsel, Pemprov Perkuat Tim Terpadu

Seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah, lanjut Safrizal, diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

“Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif,” ucapnya.

Baca Juga

Pemprov Kalsel Catat 8 Daerah Risiko Rendah Covid-19, Berikut Daftarnya

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem yang sudah terintegrasi setiap tahun, agar bisa ditetapkan dengan Perda. Apalagi, LPj ini wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Mudah-mudahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 bisa kita selesaikan dengan baik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan pembentukan Perda," katanya.

Baca Juga

2 Anggota Brimob Polda Kalsel Dipecat

Editor: Nani Suherni