MA Pangkas Hukuman Anas Jadi 8 Tahun, KPK: Biar Publik Menilai Rasa Keadilan

JAKARTA, iNews.id - Hukuman mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum dipangkas menjadi 8 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut usai mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Anas.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango megatakan biar masyarakat yang menilai putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau tidak.

Baca Juga

Kepala Bulog Pastikan Stok Beras di Kalsel Aman hingga Desember 2020

"Biar masyarakat yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali tersebut. Terlebih hingga saat ini, putusan-putusan dimaksud belum diperoleh KPK dari MA," katanya di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Nawawi mengatakan, lembaga antirasuah telah bekerja secara maksimal terkait kasus yang melilit Anas. "KPK telah melakukan tugas pekerjaannya. Ya KPK telah bekerja maksimal mulai tahap penyelidikan, penyidikan hingga persidangan," ujarnya.

Baca Juga

Update Covid-19 di Kalsel 30 September, Tambah 59 Kasus Positif Jadi 10.348 Orang

Nawawi menilai lambatnya KPK memperoleh salinan putusan dari MA salah satu bentuk kurang baik atau buruknya administrasi peradilan. Dia menegaskan, KPK sangat berharap MA sesegera mungkin memberikan salinan putusan PK Anas dan putusan-putusan perkara lain ke KPK.

"Tentu saja KPK juga berharap segera MA kirimkan salinan putusannya dan bisa diterima KPK," ucap mantan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar ini.

Nawawi lantas mengomentari pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah yang mengatakan KPK lebih baik membaca salinan putusan terlebih dulu sebelum memberikan komentar atas putusan-putusan MA yang memangkas pidana penjara para koruptor.

"Kalau Kabiro Humasnya mengatakan, 'jangan dulu berkomentar kalau belum membacanya', terus gimana kami membacanya kalau putusannya belum dikirimkan kepada kami?" tuturnya.

Editor: Faieq Hidayat