4 Bulan Dilarang Jualan, Pedagang Dadakan di Hulu Sungai Utara Mengadu ke DPRD

Zainal Hakim ยท Rabu, 15 Juli 2020 - 17:45:00 WITA
4 Bulan Dilarang Jualan, Pedagang Dadakan di Hulu Sungai Utara Mengadu ke DPRD
Pedagang pasar dadakan Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel. (Foto: iNews/Zainal Hakim).

BANJARMASIN, iNews.id - Pedagang pasar dadakan di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel yang biasa menggelar dagangan di kabupaten tetangga, Tabalong, mengadu ke DPRD Kabupaten HSU. Pasalnya, beberapa bulan terakhir mereka dilarang berjualan, menyusul adanya surat edaran dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) Covid-19 Tabalong.

“Sudah empat bulan ini tidak boleh jualan di Tabalong, tepatnya mulai pertengahan bulan puasa,” kata salah seorang pedagang, Humaidi, saat mengadu ke Kantor DPRD Kabupaten HSU, Rabu (15/7/2020).

Menurut Humaidi, biasanya dalam seminggu mereka menggelar dagangannya di tiga pasar, yakni Pasar Kalua setiap Kamis, Pasar Mabuun pada hari Sabtu dan Pasar Muara Uya di hari Minggu. “Jumlah kami sekitar 500 pedagang dan kami sudah turun-temurun berjualan di Tabalong,” ujarnya.

Humaidi menambahkan, karena kebutuhan ekonomi, sebagian pedagang ada yang nekat tetap menggelar dagangannya. Namun mendapat perlakuan kurang mengenakkan dan dipaksa ditutup oleh Satpol PP, Dinas Pasar Pemkab Tabalong dan kepolisian setempat.

“Jika buka lagi kami bakal dikenakan sanksi. Sanksinya barang dagangan disita dan dikenakan denda,” ujar Humaidi.

Kondisi itu membuat perekonomian pedagang HSU yang sehari-hari menggantungkan hidupnya berjualan di Tabalong macet. Mereka hanya bisa berjualan di sekitar tempat tinggalnya.

“Kalau mengecer biasanya dapat hasil sekitar Rp400.000 sampai Rp500.000, tapi sekarang tidak bisa lagi,” kata Humaidi.

Aduan pedagang ini direspons Ketua Komisi II DPRD HSU, Fadilah, dengan meneruskan keluhan ke DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (15/7/2020) di Banjarmasin. Bersama anggotanya, Fadilah bertandang ke Rumah Banjar, menyampaikan aspirasi para pedagang.

“Rombongan Komisi II datang ke sini untuk meminta bantuan kepada DPRD Kalsel untuk mencari langkah-langkah agar pedagang mingguan ini bisa berjualan kembali,” katanya.

Fadilah mengaku sudah pernah mencoba membicarakan persoalan ini dengan DPRD Tabalong maupun Pemerintah Tabalong. Namun sampai sekarang belum ada solusi.

Menurut Fadillah, jika Pemerintah Tabalong melarang pedagang luar berjualan di Tabalong, harusnya tetap ada jalan keluar, sehingga pedagang tetap bisa mencari nafkah. “Solusinya mungkin pedagang dari luar di-rapid test terlebih dahulu,” ujarnya.

Sementara anggota DPRD Kalsel, Hormansyah, berharap Pemerintah Kabupaten Tabalong bersikap bijak dengan mencabut surat edaran tersebut. Dia akan merekomendasikan dewan provinsi untuk memfasilitasi mediasi antara Pemerintah Kabupaten HSU dengan Tabalong.

“Kalau memang pedagang harus menaati protokol kesehatan saat masuk daerah tersebut, ya mereka pasti akan taat. Tapi jangan sampai dilarang berjualan,” kata Hormansyah.

Editor : Abay Fadillah Akbar