BANJARMASIN, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) kelangkaan elpiji. Rapat dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA dan diikuti beberapa SKPD terkait.
Dalam penyaluran elpiji ke masyarakat di Kalsel, Pertamina memiliki beberapa fasilitas antara lain 4 unit SPBE NPSO (non-subsidi) dan 11 unit SPBE PSO (subsidi) serta untuk jumlah agen elpiji 3 kg di Kalsel berjumlah 82 agen.
Sales Branch Manager Pertamina Wilayah Kalsel dan Kalteng, Drestanto Nandiwardhana, mengatakan ada beberapa kendala distribusi elpiji di Kalsel. Hal tersebut menyebabkan biaya distribusi membengkak dan menjadi mahal. Secara hitungan, waktu tempuh mobil tangki naik menjadi dua kali lipat.
“Dengan terkendalanya transportasi seperti jalan Gubernur Syarkawi mengakibatkan keterlambatan suplai untuk SPBE ke Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu,” ucapnya, dikutip dari portal resmi Pemprov Kalsel, Jumat (19/2/2021).
Dia menambahkan, untuk suplai elpiji dari depot Pertamina di Kabupaten Barito Kuala menuju Hulu Sungai melewati jalan alternatif. Rutenya depot elpiji ke handil bakti lalu Marabahan dan masuk Km 71 untuk menuju SPBE di Hulu Sungai.
Selain itu, pembatasan Jembatan Mataraman yang hanya bisa dilewati berkapasitas maksimal 10 ton juga cukup mengganggu menuju ke hulu sungai.
Sedangkan untuk jembatan Pelaihari, telah diuji coba mengirimkan suplai elpiji dari depot Banjarmasin ke Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu menggunakan tangki elpiji berkapasitas 13 MT.
“Alhamdulillah telah diuji coba tadi malam Rabu (17/2) dan tidak ada kendala dalam penyaluran,” tuturnya.
Maka dari itu, dia berharap jalur infrastruktur penyaluran elpiji di Kalsel dapat pulih sehingga pendistribusian berjalan lancar.
Editor : Nani Suherni
Artikel Terkait