BARITO KUALA, iNews.id - Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Kantor Disdukcapil Kabupaten Barito Kuala (Batola) akan segera direvitalisasi. Hal ini dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan akses lebih mudah kepada disabilitas.
Terkait hal tersebut Bupati Noormiliyani AS, Wakil Bupati Rahmadian Noor, Sekda Zulkipli Yadi Noor, beserta jajaran terkait membahas studi kelayakannya di Aula Pendopo Bahalap, Senin (24/1/2022). Dalam paparan dibahas kelengkapan dan kondisi terakhir dari perencanaan revitalisasi MPP sebelum diajukan dan disetujui kementerian.
Kepala DPMPTSP Aberar memaparkan, hasil studi banding sebelumnya, arahan kementerian dan kondisi di lapangan bahwa MPP Batola direkomendasikan untuk digeser ke lantai dasar. “Atas arahan Kementerian demi memudahkan disabilitas maupun masyarakat kita selayaknya mengusung kemudahan akses sebagai perhatian utama,” ujarnya.
Kadis PUPR Saberi Thannor menambahkan, keterbatasan anggaran rasanya sangat membebankan jika harus dibuatkan lift sehingga solusi paling tepat mengubah ruangan saat ini menjadi MPP. “Anggaran sendiri sementara ini kita siapkan Rp1,750 miliar untuk rehab fisik,” tutur pria yang akrab disapa Saberi ini.
Wabup Rahmadian Noor berpendapat, sementara gedung MPP yang terdapat di Kantor Disdukcapil direnovasi maka pelayanan dipindah ke gedung DPMPTSP yang terdapat di Jalan Jenderal Sudirman Marabahan. Bahkan, gedung DPMPTSP untuk sementara dipindahkan ke gedung Satpol-PP supaya lebih layak.
Direncanakan dokumen studi kelayakan ini akan diserahkan ke Kementerian 27 Januari depan setelah proses lelang selesai, sedangkan renovasinya direncanakan dimulai April hingga Agustus 2022.”Rencana kita akhir Oktober sudah gunting pita dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Bupati Batola Noormiliyani AS memberikan arahan agar sarana gedung MPP nantinya harus memenuhi ketentuan kelayakan sebagaimana mestinya. Dirinya pun meminta agar desain interior MPP lebih menonjolkan kekhasan Batola seperti terdapatnya unsur sasirangan atau purunnya.
“Paling tidak dalam rancangan nantinya harus menyertakan ketersediaan wastafel, tempat berwudhu yang terpisah dari toilet, kantin, dan lainnya yang disertai slogan dan motto sehingga menjadi ciri khas serta target yang ingin dicapai,” kata Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini.
(CM)
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait