JAKARTA, iNews.id - Petani Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadu ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas kasus sengketa lahan. Hal ini disampaikan Ketua PBUN Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media, Savic Ali.
"Agar semangat itu tercapai, kami membutuhkan sejumlah informasi detil menyangkut persengketaan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan," kata Savic saat menerima Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Mafia Tanah di Kalsel yang dipimpin pengacara Denny Indrayana di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (15/6/2022) siang.
Turut menerima audiensi itu Ketua PBNU lainnya KH Amin Said Husni dan Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU), Hakam Aqsho. Sementara itu, KH Amin Said Husni menyatakan sebelum menentukan sikap, dirinya minta mereka untuk mengirimkan sejumlah dokumen-dokumen detail menyangkut persoalan yang terjadi di sana.
Data-data itu nantinya akan digunakan NU untuk mengambil sikap tegas terhadap kasus yang terjadi. Dalam audensi dengan pengurus PBNU, sejumlah petani, LSM, dan Denny mengungkapkan kondisi yang terjadi di Kalsel.
Denny menggambarkan, kondisi masyarakat di daerah itu sangat kontras dengan perusahaan-perusahaan sawit dan tambang batubara yang beroperasi di sana.
"Kapal-kapal pengangkut batubara lewat di sungai di mana di tepi sungai itu hidup masyarakat miskin. Padahal batubara itu memiliki nilai yang demikian besar. Ini sangat kontras," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM.
Menurut Denny, sejumlah tambang dan sawit di Kalsel itu dikuasi oleh sejumlah pengusaha besar. Pengaruhi itu kata dia, bisa dilihat dari sejumlah kasus-kasus yang banyak dilaporkan ke penegak hukum tapi tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang.
Editor : Nani Suherni
Artikel Terkait