Ilustrasi guru aparatus sipil negera (ASN) (Foto: iNews/Tata Rahmanta)
Nani Suherni

PALANGKA RAYA, iNews.id - Guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh asal saat mengajukan mutasi. Mereka harus mematuhi sejumlah ketentuan yang berlaku. 

Sub Koordinator Mutasi JFT dan JFU BKPSDM Palangka Raya Santosa Wibowo mengatakan dalam pengajuan mutasi guru, memang harus melalui sejumlah aturan khusus yang berbeda dengan ASN lainnya. 

Dia menjelaskan, untuk mutasi guru antarsekolah, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dalam aturan tersebut, guru diperkenankan untuk pindah atau mutasi antarsekolah setelah empat tahun bertugas di sekolah asal. Sedangkan bila pindah ke struktural, baik sebagai staf ataupun promosi jabatan, maka guru harus menjalani tugas di sekolah asal selama 8 tahun.

"Setelah itu baru bisa mengajukan mutasi. Kalau memang yang bersangkutan tetap mau pindah, maka tentu akan terkendala administrasi," kata Santosa, dikutip dari portal resmi Pemkot Palangka Raya, Rabu (27/7/2022).

Adapun untuk mutasi lainnya lanjut dia, Menpan-RB dan kepala BKN telah menerbitkan aturan terbaru sejak penerimaan CPNS 2019. Para CPNS yang diterima harus terlebih dahulu mengabdi minimal 10 tahun baru bisa mengajukan pindah.

Perlu diketahui, ASN yang ingin mengajukan mutasi khususnya guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis bukan jabatan staf teknis semua mengacu kepada Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis mutasi PNS Pemko dan Peraturan Kepala BKN nomor 5 tahun 2019 tentang usul mutasi PNS. 

Bila mengacu pada perwali tersebut maka ada berbagai syarat teknis. Seperti adanya surat permohonan dari yang bersangkutan, ada surat persetujuan dari kepala dinas/badan tempat semula bekerja dan tujuan.

Serta hasil analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), ketersediaan formasi hingga surat pernyataan bebas hukuman disiplin. 

Sekadar diketahui Santosa, untuk mutasi masuk ke lingkungan Pemko Palangka Raya dari daerah lain, maka akan memiliki persyaratan yang lebih banyak lagi, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BKN.

Mulai dari Anjab dan ABK, surat bebas temuan yang dikeluarkan oleh inspektorat daerah asal, persetujuan kepala daerah dan memperhatikan asesmen dari BKPSDM. 

"Kami memiliki sistem mengawasi PNS atau asesmen dan melalui wawancara mutasi ASN. Kemudian seleksi kami laksanakan. Kita dapat menerima ASN dari daerah lain, usai lulus asesmen dan wawancara serta ketentuan lain, sehingga didapatkan kualifikasi ASN yang dibutuhkan,” tuturnya.


Editor : Nani Suherni

BERITA TERKAIT