JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mewaspadai adanya perebutan kantor DPP Demokrat oleh kubu Moeldoko. Dia pun meminta semua kader untuk merapatkan barisan.
Andi mengingatkan kepada seluruh kader tentang upaya kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara merebut partai lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kemenkumham selanjutnya akan mengumumkan pada 6 April 2021.
“Kepada seluruh kader, sesuai dengan permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021,” kata Andi Arief melalui akun Twitter, Selasa (30/3/2021).
“Tetap waspada karena ada indikasi kantor DPP akan direbut paksa,” ujarnya.
Sejumlah kader dan eks kader Partai Demokrat yang dimotori Jhoni Allen Marbun dkk melaksanakan KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut pada Jumat, (5/3/2021). KLB menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina.
Jhoni Allen mengklaim KLB sah berdasarkan AD/ART. Mereka pun mendaftarkan partai itu kepada Kemenkumham. Namun Kemenkumham mengembalikan berkas tersebut karena dianggap tidak lengkap.
"Sudah, kami sudah teliti. Ada yang belum sempurna, belum cukup. Jumat (19/3/2021) kemarin mereka telah mengirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya," ucap Menkumham Yasonna H Laoly, Senin (22/3/2021).
Moeldoko sebelumnya mengungkap alasan dirinya menerima pinangan untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. Menurut dia, telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali dan ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB,” ujarnya.
Editor : Nani Suherni
Artikel Terkait